Minggu, 29 Januari 2023

Kita Butuh KASN

Sejarah mencatat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terlahir dari banyaknya masalah dan tantangan yang urung terselesaikan dalam agenda reformasi birokrasi di mana hal ini membuat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara. Pembentukan KASN termaktub dalam Undang - Undang Nomor 5 tentang ASN yang disetujui pada rapat paripurna DPR RI tanggal 19 Desember 2013.

Sejalan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang ASN dijelaskan bahwa KASN menjadi lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pegawai ASN yang meliputi PNS, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan anggota TNI/Polri yang ditugaskan dalam jabatan ASN untuk dapat bekerja profesional, berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Selasa, 24 Januari 2023

Fenomena Sertifikat 32 Jp

32 Jp sebenarnya bukan masalah sederhana dikalangan guru, terutama di kalangan penyelenggara pelatihan karena akan menjadi tuntutan dan pertangung jawaban kelak di dunia pun di akherat.

Memang benar bahwa tuntutan sertifikat 32 Jp sudah menjadi instrumen, misalnya naik pangkat golongan. Kemudian, sertifikat tersebut juga diperlukan untuk menjadi pendukung dalam penilaian guru berprestasi, juga digunakan dalam kegiatan pendidikan profesi. Bukti tersebut wajib tercantum di portofolio supaya bisa di nilai.

Tapi mengapa seolah-olah ada kewajiban 32 Jp? Kok tidak 28 Jp, 30 Jp, 31 Jp, 33 Jp atau 37 Jp? hal ini sangat berbahaya apabila telah menjadi sydrom dikalangan para guru. 

Kamis, 29 Desember 2022

Tabulasi Data Guru Pensiun 2023 Untuk 19 Prodi PPG

Tabulasi Data Guru Pensiun Per Provinsi Tahun 2023 Untuk 19 Bidang Studi Pendidikan Profesi Guru, berdasarkan Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru Nomor 2836/B2/GT.00.08/2022 tanggal 24 Desember 2022

Sumber: Sistem Naskah Dinas Elektronik Kemdikbudristek

Selengkapnya unduh pada tautan berikut:

Panduan-Pedoman Pada Kurikulum Merdeka


Berikut ini beberapa panduan-panduan yag menjadi dasar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

  1. Panduan Pembelajaran dan Asesmen. UNDUH
  2. Panduan Pengembangan Kurikulum OPerasional Sekolah. UNDUH
  3. Panduan Penguatan Projek Profil Pelajar Pancasila. UNDUH
  4. Panduan Merumuskan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Tujuan Pembelajaran (TP). UNDUH
  5. Prinsip Pengembangan Pembelajaran Berdiferensiasi. UNDUH

Senin, 17 Oktober 2022

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) : PermenpanRB NO 6 TAHUN 2022

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.   UNDUH

   

Selasa, 27 September 2022

Praktik Baik (Best Practise). Apa itu?


Praktik Baik adalah kegiatan yang sudah dilakukan atau pengalaman keberhasilan terbaik dari seseorang dalam menjalankan tugasnya.

Dalam bahasa Inggris praktik baik sering disebut dengan best practice.

Laporan Praktik Baik merupakan tulisan ilmiah mengenai pengalaman dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan metode kerja yang digunakan, menunjukkan keunggulan dengan penekanan pada menunjukkan pengamalan terbaik dari seorang. 

Senin, 26 September 2022

Alur Pengajuan NUPTK Tahun 2022

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan kode referensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Kode referensi ini berbentuk nomor unik sebagai identitas PTK dalam menjalankan tugas pada satuan pendidikan.

Doc: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Bali

Pemberian NUPTK dilaksanakan dengan ketentuan 1 (satu) pendidik dan tenaga kependidikan hanya dapat memiliki 1 (satu) kode referensi. NUPTK diberikan dalam format 16 (enam belas) digit angka yang tersusun secara acak.