Tanya Jawab: Siaran Pers Penataan PPPK Paruh Waktu, Guru Non-ASN, Tenaga Kesehatan, dan Rekrutmen CPNS 2026

 09 November 2026, 15:06, 

Sumber : Kementerian PANRB

1. Apa yang diputuskan Pemerintah dan DPR RI pada 6 November 2026?

Lima hal: PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu lintas profesi; PPPK Penuh Waktu berkesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027; guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dengan batas waktu Desember 2024 memperoleh perpanjangan dan kesempatan seleksi CPNS 2027 dengan pengaturan khusus; ketentuan yang sama berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis; serta rekrutmen CPNS dilaksanakan tahun 2026.

Regulasi dan Kebijakan Pendidikan Tahun 2025-2026

 Peraturan Menteri

• Permendikdasmen No 7 Tahun 2025_Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Unduh
• Permendikdasmen No 9 Tahun 2025_Tes Kemampuan Akademik (TKA). Unduh
• Permendikdasmen No 10 Tahun 2025_Standar Kompetensi Lulusan. Unduh
• Permendikdasmen No 11 Tahun 2025_Beban Kerja Guru. Unduh

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027

Peraturan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun 2026 diatur dalam Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026. Unduh

Rujukan Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (Mpls) Ramah 2026.

1. Jenjang TK. Unduh
2. Jenjang SD. Unduh
3. Jenjang SMP. Unduh
4. Jenjang SMA dan SMK. Unduh

Webinar Sosialisasi Pelaksanaan MPLS 2026 Jenjang SD

Kenaikan Pangkat PNS Jabatan Fungsional

• Kenaikan pangkat adalah penghargaan bagi PNS yang diberikan atas capaian kinerja dan pengabdiannya. Sementara, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan.
• Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Ijazah dan Transkrip Nilai Tahun 2026

Selamat Datang di Portal Data Induk Ijazah 

Tautan : https://ijazah.data.kemendikdasmen.go.id/

Serba Serbi Tunjangan Profesi Guru

Regulasi

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2026. Unduh.

2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Unduh

PERHATIAN: PANTANG TANYA SEBELUM NONTON

 Ngobrol Seputar Validasi SKTPG Part 1
Yuk Simak baik-baik

Validasi SKTPG Dalam Ilustrasi

Rapat Teknis Pendataan ANBK dan TKA Tahun 2025

Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemendikdasmen mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis dan Pendataan Asesmen Nasional Tahun 2025 yang diselenggarakan selama 3 hari di Mercure Convention Centre Ancol, DKI Jakarta, tanggal 30 Juni – 2 Juli 2025. Kegiatan Rakor ini dihadiri 400 peserta undangan dari Dinas Pendidikan dan Kemenag di 38 Provinsi. Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait teknis dan pendataan Asesmen Nasional (AN) 2025 sehingga pelaksanaan AN kali kelima ini dapat berjalan lancar. Adapun materi yang disampaikan antara lain penjelasan pelaksanaan asesmen skala nasional; Mekanisme pendatan Dapodik PAUD, Dikdas, Dikmen; Mekanisme pendataan EMIS; Mekanisme VerVal peserta didik dan Satuan Pendidikan; Mekanisme alur proses sulingjar; dan dilengkapi dengan praktik simulasi aplikasi.

Acara dibuka oleh Bapak Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc. selaku Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) pada Senin, 30 Juni 2025. Beliau menegaskan bahwa Pendataan AN harus dilakukan secara cermat, akurat, dan aman. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa setelah AN, ada program prioritas pemerintah lain yang harus dijalankan, yaitu Tes Kompetensi Akademik (TKA). Terakhir, beliau menekankan terkait dua poin yang harus dipastikan, yaitu tanggung jawab dari masing-masing pemerintah daerah untuk memastikan kesesuaian substansi dan teknis Asesmen Nasional dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk diteruskan kepada tim teknis daerah dalam pelaksanaan Asesmen Nasional.